JAKARTA, Kilas24.com — Pemerintah optimistis sinyal 4G merata di seluruh Indonesia pada 2022. Kominfo akan membangun BTS 4G di 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau sinyal.
Menkominfo Johnny G. Plate, mengatakan pemerintah sedang terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK di seluruh Indonesia. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah menggunakan pendekatan teritorial atau wilayah.
“Telah dilakukan analisis di mana saja di Indonesia ini berbasis desa atau kelurahan, titik-titik yang belum terjangkau sinyal yang secara umum dikenal sebagai blank spot,” ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (27/03/2021).
Johnny memaparkan khusus untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) terdapat 9.113 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut sudah dibangun BTS 4G di 1.209 desa dan kelurahan.
Sisanya sebanyak 7.904, telah diprogramkan pada tahun 2021 dan 2022. Adapun, untuk wilayah Non-3T sebanyak 3.435 desa dan kelurahan yang juga saat ini sedang disiapkan oleh operator seluler.
Dia optimistis Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo segera menyelesaikan layanan sinyal 4G di 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau.
“Kami membagi dalam dua bagian yang dikenal dengan wilayah 3T dilakukan oleh BAKTI Kominfo, dan wilayah Non-3T yang akan dikerjakan beramai-ramai bersama operator seluler,” jelasnya.
Johnny menuturkan pembagian berdasar teritorial juga menjadi dasar untuk kerja sama dengan pemenang lelang Paket BTS 4G.
“Yang pertama pastinya pesan-pesan penyelenggara atau yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, ada 3 grup perusahaan yang terbagi dalam 5 wilayah kerja yang kemudian didetailkan menjadi 11 area di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur,” katanya.
Menkominfo menjelaskan pembangunan infrastruktur BTS 4G nantinya akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 4.200 BTS untuk 4200 desa dan kelurahan akan dibangun pada tahun 2021.
“Sisanya 3.700 dibangun 2022, sesuai ketersediaan pembiayaan melalui mekanisme blended financing atau bauran pembiayaan. Ada komponen rupiah murni, komponen PNBP sektor Kominfo dan komponen Universal Service Obligation,” jelasnya.