JAKARTA, KILAS24.COM — Pemerintah menyebutkan telah mencairkan Rp132,5 triliun untuk perlindungan sosial (Perlinsos) yang berupa sejumlah bantuan sosial (bansos).
Bansos yang termasuk dalam perlinsos itu antara lain PKH, BSU, BLT Desa hingga Kartu Sembako.
Umumnya pencairan untuk bansos PKH, BSU, BLT Desa hingga Kartu Sembako belum mencapai 100 persen alias masih terdapat dana yang belum cair.
Dana bansos itu diperkirakan bakal cair pada bulan ini mengingat bansos seperti BSU misalnya batas akhir pada 15 Desember 2021.
Dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp456,35 triliun atau 61,3% dari pagu Rp744,77 triliun pada 5 November 2021.
Berikut data realisasi per klaster:
- Realisasi Klaster Kesehatan sebesar Rp126,65 triliun (58,9 persen);
- Realisasi Klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp132,49 triliun (72,4 persen);
- Realisasi Klaster Program Prioritas sebesar Rp72,59 triliun (61,6 persen);
- Realisasi Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp63,45 triliun (39,1 persen);
- Realisasi Klaster Insentif Usaha sebesar Rp61,17 triliun (97,4 persen).
- Realisasi Klaster Kesehatan yang sebesar Rp126,65 triliun yang utama adalah untuk:
Diagnostik (testing dan tracing) realisasi sebesar 68,5 persen atau Rp3,08 triliun;
Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes) sebesar Rp14,31 triliun atau 75,6 persen dari pagu Rp18,94 triliun;
Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) sebesar 45,3 persen atau Rp26,18 triliun.
Baca Juga: Bansos Cair November 2021: PKH, BSU Tahap 5, BLT, Kuota Internet, Kartu Prakerja, dan Diskon Listrik
Simak Juga: Harga BBM Naik per November, Berikut Daftar Harganya!
Sementara itu, realisasi dari klaster Perlinsos yang sebesar Rp132,49 triliun antara lain digunakan untuk:
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 73,4 persen atau Rp20,79 triliun dari pagu Rp28,31 triliun
- Kartu Sembako sebesar 66,6 persen atau Rp33,22 triliun dari pagu Rp49,89 triliun
- BLT Desa sebesar 64,00 persen atau Rp18,43 triliun dari pagu Rp28,80 triliun
- Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 75,60 persen atau Rp6,65 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.
Untuk kondisi makro ekonomi, indikator utama Sektor Eksternal menunjukkan resiliensi yang baik hingga awal November 2021.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (8 November 2021), posisi Cadangan Devisa dan Surplus Neraca Perdagangan Indonesia relatif terus meningkat sejak 2019 hingga Oktober 2021.
Baca Juga: BSU Tahap 5 Diperluas, Cek di Rekening Mandiri, BRI, BNI, BTN
Simak Juga: Lowongan Kerja Di PT Jasa Marga, Simak Alur Pendaftarannya, Persyaratan, dan Jadwal Tes
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Nilai Tukar memiliki tren fluktuatif, tetapi tetap membaik pada awal bulan ini.
Indonesia juga berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51% (YoY) pada Kuartal III tahun 2021.
Dengan momentum perekonomian yang masih dalam jalur positif dan terus membaik, Pemerintah optimistis perekonomian nasional akan mencatatkan pertumbuhan 3,7% s.d. 4,0% (YoY) selama tahun 2021, dan di tahun 2022 diproyeksikan akan tumbuh 5,2% (YoY).
“Hal ini sejalan dengan proyeksi dari berbagai Lembaga Internasional,” ujar Menko Airlangga.