JAKARTA, KILAS24.COM — Anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf sangat menyesalkan persoalan DTKS yang tidak kunjung selesai sehingga bansos tidak cair. Banyak oknum di tingkat kabupaten/kota maupun desa, katanya, memanfaatkan DTKS untuk kepentingan tertentu.
“Fenomena itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Karena itu wajar, setiap kali menteri menemukan kekeliruan, apalagi penyimpangan, langsung berekspresi pembelaannya terhadap orang miskin,” katanya seperti dilansir dari laman resmi Kemensos, Minggu (10/10/2021).
Seperti diketahui Data Terpadu Kesejahtaraan Sosial (DTKS) menjadi rujukan untuk pencairan bantuan sosial. DTKS ini kemudian dipadankan dengan NIK dan dokumen negara lainnya. Acapkali data tidak padan sehingga sulit untuk pencairan bansos.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menambahkan kunjungan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Gorontalo yang mendapat tanggapan luas menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
“Inilah momentum untuk memperbaiki Kementerian Sosial sampai ke tingkat bawah. Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dukungan dari pusat sampai ke RT/RW,” katanya.
BACA JUGA: Belum Dapatkan Bansos, Daftar Online Pakai Aplikasi Kemensos Ini
SIMAK JUGA: Berdampak Positif, Program Kartu Prakerja akan Lanjut Tahun 2022
Yandri berpesan stakeholder seperti kepala desa jangan hanya memasukkan data yang merupakan pendukungnya saja. Sementara tidak mendukung tidak dapat bantuan.
“Maka semua pihak harus bekerja keras dan serius. Saya malah berharap, Bu Risma tidak berubah. Sebab Bu Risma sudah membuktikan dua periode jadi Wali Kota Surabaya sukses,” katanya.
Yandri mengaku tidak ada masalah dengan gaya bicara Menteri Sosial Tri Rismaharini. Yandri menilai, apa yang dikerjakan Mensos, semata-mata untuk memperbaiki data kemiskinan, agar salur bantuan tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah, dan benar-benar ada perbaikan.
“Kalau saya nyaman-nyaman saja. Apa yang dikerjakan Bu Risma semata-mata untuk perbaikan data. Kita tahu data adalah masalah krusial. Bu Risma sedang bekerja keras memperbaiki data, agar puluhan juta orang miskin mendapat bantuan,” kata Yandri.
Di lain pihak, Yandri malah melihat pembenahan justru harus dilakukan pada stakeholder. Yandri melihat sejumlah daerah sudah dikunjungi Mensos dan didapati datanya bermasalah. Sambil bercanda, Yandri menyatakan, daerah lain yang belum didatangi Bu Risma, sengaja menunggu dimarahi.
“Makanya itu, jangan sampai seperti itu. Kejadian di Gorontalo itu yang saya harapkan yang terakhir. Saya pastikan bilamana semua data itu baik enggak mungkin Bu Risma marah,” katanya.
Anggota Fraksi PAN ini meminta stakeholder yakni pemerintah daerah sampai ke tingkat RT/RW, dan para pendamping jangan main-main dengan data. “Di tingkat bawah itu, ayo perbaiki data. Jangan main-main. Saya rasa kalau ini dilakukan, akan baik-baik saja kok,” katanya.
Yandri memastikan, yang sedang dilakukan Mensos merupakan bentuk tanggung jawab dan karakter pemimpin yang bekerja dengan kesungguhan. “Kami di Komisi VIII ini kan ada grup dengan Bu Risma. Kalau ada WA sampai jam 2 malam, masih direspon lho sama Bu Risma,” katanya.
BACA JUGA: Inilah 3 Alasan Bansos Tidak Cair dari DTKS hingga Tantangan di Lapangan
Anda dapat membaca artikel lainnya di Google News