MALANG,KILAS24.COM – Pemerintah Kabupaten Malang, sementara menyediakan anggaran sebesar Rp 140 miliar. Anggaran tersebut untuk membantu tenaga honorer, guru TK, dan non PNS.
Bupati Malang, HM Sanusi, mengatakan anggaran yang sementara dibahas bersama anggota DPRD setempat diperlukan untuk membeli 1040 ton beras.
Dijelaskan beras sebanyak itu akan disalurkan kepada 520 ribu kepala keluarga yang terdampak pandemi Covid-19, dengan rincian setiap KK mendapatkan 20 kilogram beras ditambah kebutuhan lain.
“Komponen bantuan itu untuk masyarakat seperti guru TK, guru honorer, lalu yang non PNS. Jadi selain orang yang berkecukupan itu kita bantu,” ungkapnya, Rabu (6/5).
Ketua DPRD, Didik Gatot Subroto menjelaskan, bantuan non-tunai tersebut selain diberikan dalam bentuk sembako juga berupa uang senilai Rp 200 ribu per satu kepala keluarga.
“Bantuan yang diberikan berupa beras, minyak goreng, mungkin juga ditambah gula,” kata dia.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda), Tomie Herawanto mengatakan, di tengah bantuan untuk mengatasi masalah pandemi covid-19, ada konsekuensi yang dihadapi pemerintah daerah.
“Ada konsekuensi yang harus dihadapi, seperti tak ada lagi program perencanaan yang bisa dilaksanakan pada tahun 2020 ini,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan saat ini pemerintah daerah konsentrasi untuk menangani pandemi Covid 19. Dengan begitu kata dia dipastikan akan menggeser pembangunan infrastruktur lain yang telah diprogramkan dalam rencana jangka panjang dan menengah selama 2016 – 2020.
Ia menyebutkan proyek yang bakal mengalami penundaan antara lain, jalan tembus dan alun-alun Kepanjen, Pasar Sumedang, Kepanjen Convention Center, Mall Perizinan dan beberapa proyek lainnya
“Banyak program pembangunan strategis yang bisa jadi tidak terlaksana. Karena anggaran digunakan untuk kegiatan diluar perencanaan. Prediksi hingga 65 persen capaian, itu sudah cukup besar,” pungkasnya.
Reporter : Toski Dermaleksana