JAKARTA, KILAS24.COM — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berencana mencairkan BLT UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada semester II tahun 2022.
Rencananya BLT UMKM atau BPUM disalurkan kepada 12,8 juta penerima dengan total anggaran Rp7,8 triliun. Kememkop UKM memastikan pencairan BLT UMKM atau BPUM dilakukan dengan lebih ketat dalam hal pendataan agar tepat sasaran.
Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM mengatakan bawah proses untuk penyaluran BPUM 2022 saat ini masih menunggu dokumen anggaran dari Kementerian Keuangan.
“Pada tahun ini kami akan melakukan validasi data lebih matang dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penyaluran BPUM 2022 tepat sasaran,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (4/7/2022).
Baca Juga: Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Cair Juli 2022? Ini Kata Dinas Sosial
Adapun, sepanjang semester I tahun 2022, Kemenkop UKM terus melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagai strategi khusus untuk melakukan penguatan, pengembangan, dan mendorong kemajuan para pelaku usaha mikro agar dapat naik kelas.
Eddy menuturkan beberapa upaya untuk mewujudkan target tersebut antara lain melakukan Fasilitasi Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencapai 1,2 juta NIB secara nasional.
“Dilakukan juga kemitraan dengan asosiasi di daerah untuk mempercepat capaian target,” katanya.
Selain itu, kata Eddy, dilakukan program Fasilitasi Sertifikasi berupa pendaftaran sertifikasi kepada usaha mikro penerima program hak merek sebanyak 200 usaha mikro, program Sertifikat Jaminan Produk Halal untuk 60 usaha mikro, Izin Edar MD (Makanan Dalam) 24 usaha mikro, dan Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) kepada 100 usaha mikro.
Eddy menambahkan, selain program Transfumi Informal ke Formal, KemenKopUKM juga telah melibatkan pelaku usaha mikro untuk berpromosi di ruang infrastruktur publik dalam event internasional, seperti event MotoGP Mandalika dengan keterlibatan lebih dari 500 UMKM.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Sebanyak 10 Juta KPM Siap Dapatkan PKH 2022
Selain itu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Harbour Bay Batam dengan melibatkan lebih dari 100-120 UMKM, dan Event Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali yang memfasilitasi pelaku usaha mikro pada area infrastruktur publik di Mall Beach Walk Bali dengan melibatkan 100 pelaku UMKM.
Bukan hanya akses berusaha dan pameran, untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022 juga telah dilaksanakan Pelatihan Kompetensi untuk Bidang Ekspor dan Barista kepada Pelaku Usaha Mikro.
“Tak ketinggalan juga, Fasilitasi Pengembangan SDM dengan melatih 840 usaha mikro serta Fasilitasi Pendampingan Hukum bagi 500 Pelaku Usaha Mikro Kecil di 11 daerah,” kata Eddy.
Tidak berhenti di situ saja, program untuk membuat pelaku usaha mikro naik kelas juga ditunjukkan dengan melakukan Bimbingan Teknis Onboarding 250 Usaha Mikro ke platform e- commerce sekaligus masuk ke e-katalog LKPP berkolaborasi dengan Gojek, Grab, Shopee, Blibli, dan LKPP.
“Sekitar 70 persen dari 250 pelaku usaha mikro tersebut telah masuk dan aktif di laman e-commerce sekaligus e-katalog LKPP,” katanya.