KILAS24.COM — Anggota Komisi VI DPR RI menyebut kalau Dinsos sering datang ke rumah KPM berarti warganya masih sering dibantu. Penerima bansos diharapkan keluar dari status KPM.
Hal itu disampaikan ketika meninjau penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penyaluran bansos PKH cukup tinggi di wilayah tersebut sehingga Kemensos mendorong agar KPM bisa graduasi atau keluar dari peserta PKH pada 2023.
Plt. Direktur Jaminan Sosial Kemensos Faisal mengatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara bisa graduasi (keluar dari kepesertaan PKH) pada tahun 2023.
“Atas arahan Ibu Menteri, kami terus mendorong para KPM yang memiliki potensi untuk graduasi pada tahun ini, digantikan dengan kepesertaan dari saudara-saudara kita yang berhak untuk mendapatkan,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (25/1/2022).
Baca Juga: PKH 2023 Kapan Cair? 7 Kategori Masyarakat Ini Bakal Terima BLT hingga Rp3 Juta
Cataan Kemensos, penyaluran bansos PKH pada tahun 2022 di Kabupaten Bulungan mencapai 99,71%.
“Di Kabupaten Bulungan, bansos PKH yang disalurkan sebesar Rp9.452.650.000, dengan kinerja penyaluran sebesar 99,71%,” kata Faisal.
Adapun, di Provinsi Kalimantan Utara, penyaluran bansos PKH telah mencapai 99%.
“Di Provinsi Kalimantan Utara, bansos PKH yang telah tersalur senilai Rp54.307.250.000, dengan kinerja penyaluran menyentuh angka 99%,” katanya melanjutkan.
Untuk itu, dikatakan Faisal, kehadiran sebanyak 50 KPM PKH yang memiliki potensi usaha, pada konsolidasi PKH tahun 2023 di Kabupaten Bulungan, menjadi penting.
“Harapannya, kehadiran mereka dapat mendorong upaya graduasi dari kepesertaan PKH dengan terus memberikan bimbingan dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, upaya dorongan KPM PKH di Kabupaten Bulungan untuk graduasi mendapat dukungan dari anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus, yang turut hadir pada Konsolidasi PKH Tahun 2023 di Bulungan, Senin (23/1).
Dia menyatakan mendukung langkah yang ditempuh Kemensos.
“Kita perlu dukung penuh upaya Kemensos menggraduasi para penerima bantuan di Kabupaten Bulungan,” kata Deddy.
Baca Juga: Tinjau Penyaluran Bansos, Menkeu: Rp476 Triliun untuk Perlinsos 2023
Dia tidak ingin Dinas Sosial di Kabupaten Bulungan terlalu sering mendatangi rumah KPM.
“Kalau (Dinsos) masih sering-sering datang (ke rumah-rumah KPM), berarti daerah kita masih perlu dibantu warganya. Saya tidak ingin seperti itu,” ucapnya.
Menurutnya, ini merupakan kesempatan baik untuk maju bersama. Ia menyebut ada sejumlah program permodalan yang bisa mendukung usaha para KPM nantinya.
“Mungkin, kalau sendiri sendiri ini sulit. Kalau bersama, ada jalan keluar. Ada program Mekaar oleh permodalan nasional madani, memberikan modal usaha secara berkelompok,” katanya.
Dengan begitu, Deddy melanjutkan, Bulungan akan jadi daerah maju di Indonesia.
“Jadi, harapan itu ada pada kita semua, jangan hanya jadi penonton saja, bikin suatu usaha yang diseriusi, nanti kita bantu modal usahanya,” ucapnya kembali.
Selain 50 KPM PKH, 40 penerima program ATENSI juga dihadirkan untuk menerima bantuan berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas, dukungan pemenuhan kebutuhan hidup, bantuan pengembangan kewirausahaan dan tambahan nutrisi untuk mendorong kualitas hidup para penerima manfaat. Bantuan itu disalurkan melalui Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung senilai total Rp121.575.000.