Kilas24.com, JAKARTA–Pemerintah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Flores Timur dan Nagekeo, NTT. Kedua kabupaten ini diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung guna memperhitungkan rincian biaya.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia G. L. Kalake mengatakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) telah dilakukan sebagai rapat lanjutan yang telah diadakan sebelumnya. Rapat sebelumnya melibatkan empat kabupaten yakni Mentawai, Nganjuk, Flores Timur, dan Nagekeo.
“Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di luar Jawa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (10/2/2021).
Adapun, Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Nagekeo ini digelar di Labuan Bajo pada Selasa (09-02-2021).
Ayodhia menuturkan Kemenko Marves ingin mendapatkan informasi lebih teknis tentang pembangunan di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Nagekeo, termasuk tentang persiapan dan penyelesaian dokumen pendukung dalam rangka mendapatkan anggaran pusat.
Untuk itu, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Nagekeo perlu menyiapkan dokumen pendukung sebagaimana yang telah diselesaikan oleh Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Nganjuk. Dokumen yang dimaksud, antara lain feasibility study (FS), detail engineering design (DED), izin lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan rincian anggaran biaya (RAB).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Flores Timur menyampaikan beberapa usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Flores Timur, seperti pertama, perluasan Bandara Gewayan Tana.
Kedua, usulan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kaloke Jaya, Desa Lamahala Jaya. Ketiga, pengembangan destinasi wisata Meko yang akan berdampak pada banyak usaha mikro kecil menengah (UMKM). Keempat, perpanjangan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Meko.
Kelima, ruas Jalan Witihama-Waiwerang dan ruas Belang-Meko-Bani. Keenam, pembangunan jalan dan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Larantuka yang terhubung dengan SPAM di Laweran.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Bappeda Kabupaten Nagekeo menyampaikan terdapat tiga usulan pembangunan di daerah terkait. Pertama, perpindahan lokasi pembangunan bandara dengan panjang 1.300 meter. Kedua, Pelabuhan Marpokot. Ketiga, rest area Angela.
“Masukan dari setiap kabupaten akan didiskusikan dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah pusat lainnya,” kata Ayodhia.
Anda dapat membaca artikel lainnya di Google News