DTKS adalah data yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40 persen penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.
Jika masuk dalam DTKS sebagai penerima manfaat, maka ada peluang mendapatkan bansos. Namun, tidak berhenti di situ, untuk pencairan bansos, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial melakukan pemadanan data dengan NIK yang ada di Dukcapil.
Pemadanan data pada DTKS dengan NIK merupakan temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemadanan data dengan NIK di Dukcapil untuk memastikan bantuan sosial salur tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
2. Tantangan Geografis Penyaluran Bansos
Alasan kedua bansos tidak cair ialah tantangan geografis di daerah. Alasan bansos tidak cair kedua ini, mungkin lebih tepatnya dikategorikan sebagai alasan bansos belum cair. Dalam kunjungan ke sejumlah daerah, tantangan geografis ini menjadi kendala pencairan bansos.
BACA JUGA: Bansos Tidak Cair, Padahal Orang Butuh, Ini Tanggapan Kemensos
BACA JUGA: Sudah Oktober, Bansos Belum Cair untuk Juli dan September, Ini Solusi Mensos Risma
Mensos Risma bahkan mendorong pemda dan Himpunan Bank Negara untuk jemput bola atau datang kepada penerima bansos.
Pasalnya, jumlah bansos yang diterima kadang tidak seberapa dibandingkan dengan biaya transportasi yang harus dikeluarkan menuju kantor perbankan.
“Saya minta Bank Himbara mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan pak. Mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan,” kata Mensos ketika berkunjung ke Palangkaraya.
Mensos Risma juga meminta agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus.
Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos secara sekaligus.
“Untuk kawasan dengan banyak tantangan alam seperti di Kalteng memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif,” kata Mensos.
3. Kendala Penyaluran Non Tunai
Alasan ketiga bansos tidak cair ialah kendala penyaluran bansos non tunai. Bansos sembako misalnya, dengan kondisi geografis Indonesia, sulit untuk tiba tetap waktu.
Ketika berkunjung ke Manado, (2/10/2021) kepada Mensos, perwakilan Bank Himbara menyatakan adanya tantangan geografis yakni domisili KPM yang tinggal di gunung atau berdiam di pulau yang terpisah oleh laut.
Mereka yang bekerja di gunung baru kembali ke rumah setelah panen usai. Untuk memudahkan distribusi bansos, Mensos meminta Bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan secara sekaligus dengan sekalian menyerahkan kartu.
“Bawa uang pak sekalian bawa kartunya. Jadi ngga bolak balik pak. Bisa kan?,” kata Risma.
BACA JUGA: Pencairan Bansos BSU Oktober dan PKH Oktober Jadi yang Terakhir 2021
Mensos menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus.
“Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja,” kata Mensos.
Mensos juga menginstruksikan untuk KPM BPNT yang belum transaksi sejak Juli 2021, mereka bisa menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau rapel.
“Jadi bantuan yang mereka terima akan dirapel, mereka akan terima 5 bulan. Kalau 5 bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk cash,” kata Mensos.