JAKARTA, KILAS24.COM — Pemerintah menargetkan bantuan sosial (Bansos) PKH, BPNT dan BLT Dana Desa Cair sebelum akhir Februari 2022. Percepatan pencairan bansos itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah menargetkan penyaluran bansos harus selesai dalam dua pekan terakhir pada Februari.
“Kemensos, Kemendes, dan Kemendikbud agar segera mempercepat penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir bulan Februari,” ujanya pada Kamis (17/2/2022).
Baca Juga: Ini Daftar Afiliator dan Influencer Binary Option yang Dipanggil Satgas Waspada Investasi
Muhadjir meminta kepada kementerian terkait untuk mempercepat penyaluran bansos. Data, proses admistrasi, penyesuaian regulasi harus selesai pada minggu pertama Februari.
Khusus untuk Kemendagri agar membuat tim satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah (pemda) dipastikan mengawal percepatan bansos. Demikian pula TNI/Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit.
“Bansos yang dikelola Kemensos yaitu Program Sembako dan PKH juga harus dipastikan agar diterima masyarakat sebelum bulan Maret 2022. Langkah percepatan salur seperti yang sudah direncanakan oleh Kementerian Sosial,” kata Muhadjir.
Lebih detail, langkah percepatan salur bansos tersebut ialah untuk PKH tahap I dicairkan oleh Bank dimulai tanggal 21 Februari 2022.
Sementara itu, untuk percepatan salur bansos, khusus untuk Program Sembako dicairkan melalui PT Pos rapel Januari-Maret. Salur sembako direncanakan mulai tanggal 22 Februari 2022.
Baca Juga: Pendaftaran KJP 2022: Cek Nama Penerima KJP Plus Tahap 1 di Link Ini
Adapun, bansos yang dikelola Kemendes PDTT yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa juga akan dilakukan percepatan salur.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan penyaluran BLT Desa akan dipercepat dan dilakukan secara rapel. Upaya percepatan yang dilakukan adalah pendampingan untuk penyelesaian APBDes khususnya kaitan batasan minimum 40 persen BLT desa.
“Terkait permasalahan batasan 40 persen BLT Desa di beberapa daerah, Kemendagri dan Kemendes agar segera berkomunikasi untuk mempercepat penyelesaiannya. Selanjutnya, BPKP juga perlu mengeluarkan petunjuk penyelesaian terkait hal ini,” tandas Menko PMK.
Sehubungan dengan Program Indonesia Pintar (PIP), mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menekankan agar juga mempercepat upaya penyaluran, sisir alokasi mana saja yang bisa disegerakan salur dan dipastikan dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.
Baca Juga: Cara Mudah Daftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2022
Terkait hal-hal yang masih menghambat percepatan penyaluran PIP, seperti data NIK siswa yang belum padan antara Dapodik dan Dukcapil agar segera disinkronkan termasuk regulasi yang perlu segera dibuat untuk penyaluran yang tidak langsung (memerlukan kuasa).
Menteri BUMN juga diminta untuk memastikan kesiapan penyalur bansos, dalam hal ini bank dan PT Pos, serta melakukan evaluasi harian kinerja penyalur pada penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir Februari. Terhadap bansos 2021 juga diminta untuk segera dituntaskan.
“Untuk Himbara dan BSI bersama pemerintah daerah harus segera menyelesaikan bansos 2021 yang belum salur dan memastikan paling lambat Februari 2022 ini dapat turut diselesaikan,” pungkas Menko PMK.