JAKARTA, KILAS24.COM –
Salah satu keterpurukan ekonomi suatu bangsa akibat melemahnya perekonomian dunia. Solusi mengatasinya satu solusi adalah menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi.
Demikian hal itu disampaikan Kamrussamad, Anggota DPR Rl Komisi XI, dari Fraksi Gerindra, saat sambutan pada Forum Dies Natalis KAHMl Preneur di Jakarta, Jum’at (13/3).
Menurutnya, resesi ekonomi merambah indonesia, terutama pada sektor industri keuangan mengalami goncangan, sebelum Virus Korona. Bahkam sudah terjadi skandal asuransi jiwasraya, skandal mina padi, disusul IHSG jatuh pada level terendah sepanjang 10 tahun terakhir.
Dalam situasi seperti ini setiap tahun pejabat OJK sibuk studi banding keluar negeri. Apakah ini bukti OJK telah gagal mengemban amanat UU No. 21 tahun 2011 sebagai Regulator dan Pengawas industri Jasa Keuangan nasional.
“lnilah saat yang tepat untuk mengevaluasi kembali eksistensi OJK,” ujarnya dihadapan peserta yang dihadiri beberapa narasumber, diantaranya, Dr. Rizal Ramli, Antony Budiawan, Syahganda Nainggolan, Bhima Yudhistira, Sandiaga S. Uno, dan Kwik Kian Gie.
Pemerintah kata Kamrussamad, bersama-sama dengan Otoritas Moneter (Bl) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, yaitu Stabilisasi Fiskal dan Moneter termasuk Pengendalian Inflasi Percepatan Belanja Penguatan Neraca Pembayaran.
Selanjutya adalah dengan menggerakan ekonomi nasional. Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil). Beberapa diantarany mendorong daya saing industri nasional deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal; mempercepat proyek dtrategis nasional meningkatkan lnvestasi di sektor properti; dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakan ekonomi pedesaan
Masih menurut Kamrussamad, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional, salah satunya adalah stabilisasi harga pangan, percepatan pencairan dana Desa penambahan beras sejahtera.
Kamrussamad menegaskan, seberapa efektif dampak dari paket kebijakan ini, yang tentunya masih perlu dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya di lapangan. Namun yang perlu ditegaskan adalah paket kebijakan ekonomi ini secara komprehensif pemerintah juga mengedepankan kebijakannya pada kelompok rentan atau masyarakat berpendapatan rendah.
“Dengan menunjukkan keberpihakan kepada kelompok rentan ini, bukan berarti pemerintahan Jokowi telah meninggalkan aspek prudent (kehati-hatian) dalam tata kelola perekonomian nasional,” jelasnya.
Sebab, rincian kebijakan dalam dua bagian lainnya dari tiga bagian paket kebijakan ekonomi ini, menurutnya justru memperhitungkan secara cermat bagaimana pelaku ekonomi di sektor – sektor produktif dapat memperoleh kemudahan sekaligus daya saing.
Reporter : Dedy Mulyadi