JAKARTA, KILAS24.COM — Kehadiran fintech ilegal atau tidak berizin kian meresahkan masyarakat. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait fintech ilegal.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meningkatkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta mitra kementerian dan lembaga dalam membersihkan dunia digital Indonesia dari keberadaan teknologi finansial atau fintech yang tidak berizin atau ilegal.
Kominfo menyebutkan pihaknya telah memutuskan akses terhadap 4.873 konten fintech ilegal sejak 2018. Langkah itu dilakukan untuk melindungi masyarakat agar tidak terjerat fintech ilegal.
“Sejak tahun 2018 hingga 10 Oktober 2021 telah dilakukan pemutusan akses terhadap 4.873 konten fintech online, yang tersebar di berbagai platform,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangan resmi, Rabu (13/10/2021).
Baca Juga: Simak 3 Tips Hindari Pencurian Uang Modus Skiming ATM, Termasuk Ganti ke ATM Chip
Simak Juga: Ramai Data Bocor, Simak 5 Cara Melindungi Data Pribadi di Internet
Sebanyak 4.873 konten fintech ilegal online tersebut tersebar di berbagai platform seperti website, marketplace, aplikasi, media sosial, dan layanan berbagi data.
Johnny menegaskan, pemerintah dan para mitra kerja tidak akan memberikan ruang bagi setiap konten fintech yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita sama-sama punya tugas untuk tidak memberikan ruang kepada konten-konten ilegal atau konten-konten yang tidak sejalan dengan aturan-aturan perundang-perundangan. Agar ruang digital kita menjadi lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat kita, dan digunakan secara maksimal untuk kemajuan perekonomian kita,” ujarnya.
Menkominfo mengharapkan penegakan hukum atas maraknya konten ilegal dapat mendorong penggunaan platform digital yang semakin bermanfaat.
“Kami harapkan penegakan hukum ruang digital seperti ini akan mendorong semakin maraknya fintech kita agar dimanfaatkan secara baik, digunakan demi kemaslahatan dan pembangunan ekonomi serta keuangan nasional kita,” ujarnya.