JAKARTA, KILAS24.COM — Pemerintah menambah anggaran untuk bantuan sosial (bansos) senilai Rp18,6 triliun. Penambahan anggaran bansos ini digunakan untuk BLT dan BPUM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) ini sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga daya beli.
“Dengan tambahan ini, maka total perlindungan sosial di dalam APBN tahun 2022 mencapai Rp431,5 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Sri Mulyani menjelaskan nantinya anggaran perlindungan sosial ini akan dimanfaatkan untuk bansos bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM).
Menurut nya, seluruh anggaran perlindungan sosial tersebut dimanfaatkan antara lain untuk bansos program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, program kartu sembako senilai Rp45,1 triliun, dan program kartu prakerja sebesar Rp11 triliun.
Selanjutnya, anggaran turut diberikan dalam bentuk BLT desa sebanyak Rp28,8 triliun dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) senilai Rp46,5 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan anggaran tersebut turut ditujukan termasuk untuk perluasan perlindungan masyarakat pada tahun berjalan, antara lain kartu prakerja sebesar Rp9 triliun dan bantuan pendidikan senilai Rp9 triliun.
Kemudian akan ada juga bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (PKE) sebesar Rp1,7 triliun serta BLT minyak goreng senilai Rp7,5 triliun.
Sri Mulyani menekankan seluruh dana tersebut menjadi dampak nyata manfaat APBN untuk masyarakat.
“Ada yang dalam bentuk perlindungan sosial, ada pula tadi senilai ratusan triliun dalam bentuk subsidi BBM dan listrik. Itu adalah langsung dinikmati masyarakat,” katanya.