JAKARTA, KILAS24.COM — Memasuki pekan ketiga November 2021, realisasi bansos mulai cair hingga 12 November. Bansos PKH menjadi yang paling banyak cair, sementara BSU Kemnaker masih sangat sedikit yang cair jika dibandingkan posisi 5 November.
Realisasi pencairan bansos itu dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (15/11/2021). Bansos yang dicairkan seperti PKH, Kartu Sembako, BLT dana desa dan BSU Kemnaker masuk dalam klaster perlindungan sosial (Perlinsos) program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi pencairan dana bansos untuk klaster Perlinsos telah menyentuh Rp132,49 triliun per 12 November 2021.
Dana itu digunakan untuk untuk bansos:
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 94,3 persen atau Rp28,31 triliun dari pagu Rp28,31 triliun,
- Kartu Sembako sebesar 66,6 persen atau Rp33,22 triliun dari pagu Rp49,89 triliun,
- BLT Desa sebesar 65,5 persen atau Rp18,85 triliun dari pagu Rp28,80 triliun, dan
- Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 76,1 persen atau Rp6,70 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.
Sebagai pembanding berikut posisi realisasi pencairan bansos pada 5 November:
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 73,4 persen atau Rp20,79 triliun dari pagu Rp28,31 triliun
- Kartu Sembako sebesar 66,6 persen atau Rp33,22 triliun dari pagu Rp49,89 triliun
- BLT Desa sebesar 64,00 persen atau Rp18,43 triliun dari pagu Rp28,80 triliun
- Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 75,60 persen atau Rp6,65 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.
Baca Juga: Cair November, Ini 5 Langkah Cek Status BSU Kemnaker Bagi Pekerja Rekening Kolektif
Simak Juga: Inilah Skema Penyaluran dan Cara Cek Bansos PKH
Dari perbandingan di atas nampak bansos PKH cair paling banyak pada sepekan terakhir di mana terjadi perubahan dari Rp20,79 triliun menjadi Rp28,31 triliun. Pada saat bersamaan, bansos lain nampak tidak banyak berubah kecuali BSU Kemnaker yang pekan lalu hanya sedikit cair.
Airlangga menjelaskan realisasi Program PEN sampai dengan 12 November 2021 mencapai Rp483,91 triliun atau 65,0 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Jika dilihat per klaster, maka realisasinya adalah sbb:
- Realisasi Klaster Kesehatan sebesar Rp129,30 triliun (60,1 persen);
- Realisasi Klaster Perlinsos sebesar Rp139,04 triliun (74,5 persen);
- Realisasi Klaster Program Prioritas sebesar Rp74,39 triliun (63,1 persen);
- Realisasi Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp78,73 triliun (48,5 persen);
- Realisasi Klaster Insentif Usaha sebesar Rp62,47 triliun (99,4 persen).
Baca Juga: Upah Minimum 4 Provinsi Ini Dipastikan Tidak Naik, Simak Penjelasan Lengkap Kemnaker
Simak Juga: Kemnaker Beberkan Rata-Rata Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2022
Realisasi Klaster Kesehatan yang sebesar Rp129,30 triliun yang utama adalah untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) realisasi sebesar 68,7 persen atau Rp3,09 triliun; Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes) sebesar Rp14,47 triliun atau 76,4 persen; dan Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) sebesar 46,1 persen atau Rp26,6 triliun.
“Untuk Kartu Prakerja hingga 12 November 2021, telah diberikan kepada 5.932.867 Penerima untuk Batch 12-22, dan 5.764.498 (96 persen) penerima telah menyelesaikan pelatihan, serta 5.667.110 juta (95 persen) Penerima telah mendapatkan insentif. Total insentif yang disalurkan selama 2021 sebesar Rp11,6 triliun,” kata Airlangga.