JAKARTA, KILAS24.COM — Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI resmi membuka pendataan KJP Plus dan KJMU 2023 tahap 1. Berikut syarat dapat bantuan KJP Plus dan KJMU 2023 tahap 1 dari Disdik.
Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Waluyo Hadi mengatakan bahwa KJP Plus 2023 diperuntukkan bagi peserta didik warga DKI Jakarta dari keluarga tidak mampu dan mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun.
“Jumlah penerima KJP Plus Tahap 2 Tahun 2022 sebanyak 803.121 peserta didik yang nilainya bervariasi tergantung jenjang pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta,” ujar Waluyo, Jumat (17/2/2023).
Baca Juga: RESMI, Pendaftaran Kartu Prakerja 2023 Dibuka, Kuota 10.000 Peserta daftar di Prakerja.go.id
Seperti diketahui, KJP Plus dan KJMU merupakan bantuan biaya pendidikan untuk warga DKI Jakarta. Tujuannya, Pemprov DKI Jakarta ingin meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, salah satunya melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Program ini diberikan untuk menjamin akses dan kualitas layanan pendidikan adil dan merata, serta memotivasi peserta didik meningkatkan prestasi dan kompetitif.
Waluyo menjelaskan timeline pendataan calon penerima KJP Plus dimulai dengan pemadanan data pada 9-15 Februari 2023, sedangkan pendataan calon penerima KJMU mulai 20 Februari sampai 3 Maret 2023.
Dia melanjutkan program KJMU merupakan pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu.
Baca Juga: Resmi Dibuka! Ini Syarat dan Cara Daftar KJMU Tahap 1 2023
Tujuan lain program KJMU adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademi yang baik dan meningkatkan mutu pendidikan calon/mahasiswa hingga selesai tepat waktu.
“Jumlah penerima KJMU Tahap II Tahun 2022 sebanyak 16.708 mahasiswa. Dengan besaran dana KJMU Rp 9.000.000 per semester,” ucap Waluyo.
Waluyo mengatakan, dana bantuan tersebut diperuntukan untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pendukung personal.
“Biaya pendukung personal adalah bantuan biaya hidup yang dapat berupa, biaya buku, makanan bergizi, transportasi, perlengkapan/peralatan dan/atau biaya pendukung personal lainnya,” kata Waluyo.
Waluyo menjelaskan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu syarat penting mengikuti KJMU dan KJP Plus.
DTKS adalah data induk yang berisi data penerima pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan juga sumber kesejahteraan sosial.
Perbedaan mendasar pada mekanisme pendataan peserta KJP Plus maupun KJMU adalah jika dahulu siapapun boleh mendaftar dan akan divisitasi oleh pihak sekolah, kali ini Disdik Provinsi DKI Jakarta telah memiliki data utama berdasarkan DTKS Nasional/Daerah, peserta didik tidak perlu lagi mendaftar.
“DTKS menjadi salah satu data acuan dalam pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD maupun APBN. Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari DTKS Nasional/Daerah akan menjadi dasar dalam proses pendataan peserta KJP Plus dan KJMU,” kata Waluyo.
Baca Juga: Pemutakhiran DTKS, Lebih Dari 3 Juta Warga DKI Jakarta Terdata, Ini Kata Pj Gubernur Heru
Untuk diketahui pendataan KJP Plus dan KJMU melalui beberapa tahapan di antaranya pendataan atau pemadanan data peserta didik calon penerima bantuan, persetujuan kepala sekolah, verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, penetapan penerima melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.