JAKARTA, KILAS24.COM— Penerima pencairan bantuan sosial (bansos) tahun 2022 diprediksi bertambah. Pandemi Covid-19 membuat jumlah warga miskin di Indonesia bertambah.
Menteri Sosial Tri Rismaharini membenarkan adanya peningkatan penerima bansos pada 2022. Jumlah warga tidak mampu yang berhak menjadi penerima bansos itu tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Tapi sorry jumlahnya tidak hafal karena se-Indonesia. Nanti kalau keliru aku jadi salah, dikira saya sembunyikan,” ujarnya kepada media ketika berkunjung ke Blitar, Minggu (24/10/2021).
Risma menuturkan, jumlah warga penerima bansos bertambah khususnya penambahan dari daerah. Namun, dia mengaku tidak hafal angka detail penambahan penerima pencairan bansos tahun depan.
“Saya Harus bawa catatan. Nanti kalau keliru aku salah,” tambahnya.
Baca Juga: Waspada, Curah Hujan Bakal Meningkat 40 Persen
Simak Juga: Mensos Risma: Pencairan Bansos Oktober Banyak Sekali dan Harus Kelar
Seperti diketahui, untuk mendapatkan bansos Kemensos ataupun pemda, calon penerima bansos harus terdata pada DTKS. Jika masuk dalam DTKS peluang mendapatkan bansos cukup besar karena DTKS merupakan data resmi yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial.
Untuk tahun depan, sedikitnya terdapat beberapa jenis bansos yang akan disalurkan Kemensos. Sebanyak Rp74,08 triliun akan digunakan untuk belanja bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2022. Jumlah itu setara dengan 94,67 persen dari anggaran Kemensos yang senilai Rp78,25 triliun pada 2022.
Sebelumnya, Risma menjelaskan untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp78,25 triliun, sebesar 0,66 persen dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 0,36 persen untuk Belanja Barang Operasional, sebesar 4,18 persen untuk Belanja Barang Non-Operasional (honor pendamping; bantuan operasional untuk LKS, SLRT; program Atensi), dan sebesar 0,13 persen untuk Belanja Modal.
Baca Juga: Bansos Cair Oktober: PKH dan Sembako Kemensos hingga BSU Tahap 5
“Kami juga anggarkan sebesar Rp74,08 triliun untuk belanja Bansos. Belanja Bansos di sini meliputi untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/9/2021).
Risma melanjutkan Kemensos mengalokasikan anggaran untuk
- Program Perlindungan Sosial sebesar Rp77,15 triliun, dan
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,09 triliun.
- Anggaran untuk Prioritas Nasional dialokasikan sebesar Rp76,96 triliun, dan
- Program Non Prioritas Nasional sebesar Rp1,29 triliun.