KILAS24.COM — Pemerintah akan membangun tambak udang modern di Desa Palakahembi, Sumba Timur, NTT. Terdapat lokasi seluas 18.000 hektare (ha) yang dapat dimanfaatkan sebagai tambak udang modern.
Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu tasTrenggono saat mengunjungi Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu (22/1/2023). Kunjungan ini untuk menjajaki rencana pembangunan tambak udang modern di desa tersebut.
Menteri Trenggono mengatakan bahwa rencana pembangunan tambak udang modern di wilayah Sumba untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan serta menghadirkan distribusi ekonomi di wilayah timur Indonesia.
“Kita (rencana) buat modeling tujuannya untuk meningkatkan produksi udang nasional yang signifikan karena luasan wilayah kita masih banyak. Indonesia timur target kita, kenapa supaya pertumbuhan ekonomi terdistribusi ke wilayah timur,” ungkap Menteri Trenggono usai melakukan peninjauan.
Baca Juga: Segera Daftar, Peserta Kartu Prakerja 2023 Dapat Insentif Rp4,2 Juta
Simak Juga: Kenali Ciri KK dan KTP Yang Tidak Dapat Bansos 2023 dan Cara Memperbaikinya
Menteri Trenggono melakukan peninjauan calon lokasi pengembangan budidaya udang berbasis kawasan bersama Bupati Sumba Timur Khristopel Praing.
Terdapat lahan potensial sekitar 1.800 hektare yang bisa dikembangkan sebagai lokasi pengembangan budidaya udang.
Pengembangan budidaya udang di Sumba Timur menurutnya juga untuk mendukung capaian target produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton pada 2024.
Udang memiliki peluang ekspor yang sangat besar dengan nilai pasar dunia sekitar US$28 miliar pada tahun 2021.
“Pengembangan ini tentu kita sesuaikan dengan kemanfaatan dan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki daerah itu agar bisa meningkat dengan baik. Ini salah satu yang menjadi pemikiran kita semua di pemerintahan,” tambahnya.
Baca Juga: Polisi Tembak Warga Sipil di Sumba, Ini Kata Kapolda NTT
Simak Juga: Siap-Siap, Internet di NTT Bisa Ngebut Kalau Proyek Ini Rampung
Menteri Trenggono memastikan jika terealisasi, pembangunan nantinya mengutamakan tenaga kerja lokal dan mengedepankan prinsip keberlanjutan bagi lingkungan dan usaha.
Selain dengan pemda, pembangunan akan melibatkan pihak profesional agar prinsip keberlanjutan tercapai dengan baik.
“Kalau kita bangun sesuai potensi rencana, maka tidak kurang dari Rp 3 T yang dapat dihasilkan dalam 1 tahun dan tenaga kerja yang dibutuhkan bisa mencapai 5.000 orang. Untuk tenaga kerja, mutlak dan harus mengutamakan tenaga kerja lokal,” pungkasnya.