Kilas24.com, JAKARTA–Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta kementerian terkait bersinergi untuk menyelesaikan masalah pupuk untuk petani. Menurutnya, industri pupuk memiliki peran strategis untuk ketahanan pangan nasional dan membantu usaha petani.
“Ini industri strategis, sangat strategis karena menyangkut NKRI, menyangkut ketahanan pangan sehingga harus mendapat perhatian untuk ada pembenahan,” ujarnya pada rapat konsultasi dengan kementerian di Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Baca Juga : Gobel Dorong Krakatau Steel Penuhi Kebutuhan Baja Otomotif
Sejumlah menteri yang hadir pada rapat konsultasi itu ialah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif,dan dari Kementerian Perindustrian.
Rachmat menuturkan dalam beberapa kunjungan kerja, petani sering mengeluhkan kelangkaan pupuk atau benih. Sebaliknya, ketika panen, harga jatuh. Kondisi itu, katanya, harus segera dibenahi.
Dia menyebutkan pada kunjungan kerja ke pabrik pupuk milik PT Petrokimia Gresik tahun lalu misalnya, ditemukan kondisi yang mengkhawatirkan karena kondisi pabrik yang sudah tua. Pabrik, katanya, secara berkala harus mengalami revitalisasi.
Baca Juga: Rachmat Gobel Dorong Pemerintah & Swasta Pakai Batako UMKM
Namun, kondisi keuangan perseroan sedikit kesulitan sehingga sulit untuk meningkatkan produktivitas. Tambah lagi pemerintah juga masih terkendala pembayaran khususnya untuk pupuk subsidi.
Wakil Ketua DPR RI berpendapat untuk menyelesaikan masalah pertanian harus dari hulu hingga hilir mulai dari pupuk, bibit, termasuk menjaga harga jual agar stabil. Sinergi dan kerja sama lintas kementerian sangat dibutuhkan.
Adapun, ketahanan energi, pangan, dan air, merupakan tiga tujuan utama pembangunan berkelanjutan dari Sustainable Development Goals (SDG). Untuk pupuk, beberapa permasalahan yang menjadi tantangan ialah adanya kesenjangan antara suplai dan kebutuhan.
Pada 2017 misalnya, produksi pupuk subsidi sebesar 22,56 juta ton, sementara produksi yang disetujui hanya 9,55 juta ton, atau terjadi kesenjangan sekitar 13,09 juta. Hal yang sama terjadi pada 2018, produksi yang diusulkan sebesar 22,97 juta ton, sementara produksi hanya 9,55 juta ton, atau terdapat gap sebanyak 13,42 juta ton.
Kondisi yang sama masih terjadi hingga 2021 di mana usulan produksi pupuk sebanyak 24,3 juta ton, sementara produksi yang disetujui sebanyak 9,04 juta ton atau terdapat kesenjangan sebanyak 15,26 juta ton.
Baca Juga : Rachmat Gobel: Sektor Pertanian Harus Diperkuat