KILAS24.COM — Pemerintah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) untuk beras 10 kg senilai Rp8 triliun. Bansos beras 10 kg bakal diberikan selama 3 bulan mulai Oktober hingga Desember 2023.
Dilansir Infopublik, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tambahan anggaran untuk bansos beras 10 kg tersebut menyasar 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Setiap keluarga mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Jadi mereka akan mendapatkan 30 kilogram dalam tiga bulan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Baca Juga: Bansos Beras 10 Kg Juli 2023 Sudah Disalurkan di Daerah Ini, Bagaimana di Lokasimu?
Baca Juga: Bank DKI Lama Cairkan KJP Plus, DPRD DKI Dorong Bank Lain Ikut Salurkan KJP
Menkeu menjelaskan tambahan bantuan tersebut menimbang kondisi perekonomian yang masih menghadapi sejumlah guncangan dan tekanan di tengah fase pemulihan.
Untuk itu, pemerintah memperkuat perlindungan kepada kelompok miskin dan rentan melalui tambahan anggaran bantuan sosial (bansos).
Sebagai informasi, jelang ramadan 2023 pemerintah sempat memberikan bansos tambahan berupa beras 10 kg, telur ayam dan daging. Bansos beras 10 kg kali ini nampaknya lanjutan dari program tersebut.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Menkeu, mengungkapkan eksekusi dari usulan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp14,64 triliun sudah berjalan.
Dana tersebut digunakan untuk penanganan jalan sepanjang 2.740,8 kilometer dan jembatan sepanjang 1.350 meter.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp7,45 triliun anggaran untuk preservasi atau peningkatan jalan dan jembatan sudah selesai. Sementara Rp7,20 triliun lainnya masih dalam proses realisasi.
Menkeu Sri Mulyani menuturkan belanja negara melalui belanja pemerintah pusat yang ditujukan langsung untuk masyarakat telah mencapai Rp492 triliun per semester I-2023.
Baca Juga: Kemenag Siap Salurkan Dana BOS Madrasah 2023 Senilai Rp11,20 Triliun
Realisasi perlindungan sosial, petani dan UMKM mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp23,2 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Kemudian, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp463,7 miliar; bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar; bantuan ternak Rp62,4 miliar; serta bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar.
Berikutnya, belanja yang disalurkan untuk pendidikan dengan rincian Program Indonesia Pintar sebesar Rp6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp6,0 triliun untuk 710,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp6,9 triliun untuk 6 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.
Realisasi berikutnya adalah infrastruktur dengan rincian pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp60,7 triliun dan bantuan bencana Rp1,5 triliun.
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi dan kompensasi listrik Rp42,9 triliun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) Rp57,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp32,5 triliun, subsidi perumahan Rp344,7 miliar dan Kartu Prakerja Rp2,28 triliun.