KILAS24.COM — DPR DKI Jakarta mendorong sekolah gratis berjalan beriringan dengan bantuan KJP Plus. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI pun mengkaji dan mendata sekolah swasta yang mau bergabung pada program itu.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin menyatakan, siap memperjuangkan program sekolah swasta gratis dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pekan depan.
Yakni, pada waktu pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025.
“Anggaran bisa dikonsultasikan di Banggar nanti,” ujar Thamrin dalam rapat konsultasi program kerja tahun 2025, Rabu (23/10/2024).
Baca Juga: UPDATE Jadwal Terbaru Pencairan KJP Plus November 2024, Akses Link Ini
Baca Juga: Disdik DKI Siapkan Lebih dari Rp2 Triliun untuk KJP Plus dan KJMU 2025
Menurut Thamrin, kedua program itu harus diprioritaskan dan bisa memanfaatkan anggaran dari penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer sebesar Rp6,8 triliun.
“Ada tambahan Rp6 triliun, paling tidak bisa mendapatkan atensi dari eksekutif supaya bisa menjalankan MoU itu (program sekolah gratis),” ungkap Thamrin.
Dia mengatakan program KJP Plus masih dibutuhkan anak Jakarta untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Seperti biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.
“Kalau sekolah gratis diterapkan, KJP untuk anak sekolah ditinggalkan justru kita pincang,” kata Thamrin.
Hal senada juga diungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto. Dia yakin dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang diperkirakan mencapai Rp91,1 triliun mampu mempertahankan bantuan sosial KJP Plus sekaligus merealisasikan program sekolah swasta gratis.
“Jangan satu program baru mensejahterahkan tapi program lama dimatikan,” tutur Tina Toon sapaan akrabnya.
Di kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, kini pihaknya sedang mengkaji dan mendata sekolah swasta yang mau bergabung dalam program sekolah swasta gratis.
“Sasarannya sekolah mana saja, kriterianya apa, itu masuk dalam kajian,” ucap Purwosusilo.
Ia juga menyampaikan, telah membuat simulasi bantuan untuk menunjang keperluan sekolah, seperti biaya seragam dan sepatu.
“Konsep sekolah gratis, sekolahnya tidak bayar, kebutuhan dasarnya difasilitasi. Cuma namanya bukan KJP, biaya untuk baju seragam, sepatu, kami sudah buat simulasinya,” tukas Purwosusilo