KILAS24.COM – Tenaga Non-ASN atau honorer bakal dihapus per 28 November 2023. Pemerintah pun menyiapkan 3 alternatif bagi tenaga honorer termasuk honorer daerah.
Alex Denni, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB mengakan perkiraan jumlah tenaga non-ASN atau honorer itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah (pemda) atau lebih dikenal dengan honorer daerah.
“Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (7/7/2023).
Baca Juga: Atlet Jadi PNS, Ini Pesan Anthony Ginting dan Felda Elvira Santoso
Adapun, penghapusan honorer dan honorer daerah diatur dalam UU No. 5/2014 dan PP No. 49/2018, tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023.
Alex mengatakan, pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah tidak boleh ada pemberhentian bagi tenaga non-ASN atau honorer.
“Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 Juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” paparnya.
Alex menjelaskan beragam opsi dirumuskan di mana dipastikan tenaga honorer atau non-ASN tidak boleh ada PKH.
“Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya, itu sedang dibahas,” jelasnya.
Alex menuturkan pedoman kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini.
“Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan,” ujarnya.
Lalu pedoman ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah.
“Kita terus berhitung kemampuan anggaran pemerintah. Kan setiap tahun ini kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Skema yang nanti diambil pun kita sesuaikan anggaran pemerintah,” ujarnya.
Alex menegaskan harapannya tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan-perundangan yang ada.
“Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, ujar Alex.