KILAS24.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meninjau pencairan bantuan sosial dan mengatakan pemerintah menyiapkan Rp476 triliun untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2023.
Dana perlinsos 2023 itu digunakan untuk sejumlah bansos yang disalurkan oleh kementerian/lembaga. Salah satunya melalui Kementerian Sosial (Kemensos) seperti untuk bansos PKH, BPNT dan lainnya.
Menkeu mengatakan pemerintah memberikan alokasi anggaran perlindungan sosial di APBN 2023 sebesar Rp476 triliun dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin.
Menkeu berharap, anggaran ini betul-betul dipakai untuk membantu langsung target yang membutuhkan dan memberdayakan berbagai program Kementerian Sosial, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal.
“Saya senang. Semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN, benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/1/2023).
Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau penyaluran bantuan sosial dan berdialog langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Rumah Sejahtera Terpadu (RST), ATENSI Disabilitas, ATENSI Yatim Piatu, Program Permakanan Lansia dan Disabilitas. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang pada Jumat (20/01).
“Hari ini saya diundang oleh Bu Risma untuk melihat beberapa program bantuan sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Bu Risma dan pendekatan beliau itu sangat sangat berbeda, yaitu meng-empower atau memberikan pemberdayaan sehingga masyarakat itu bisa makin mandiri secara ekonomi atau kalau yang disable tadi juga bisa melakukan aktivitas,” ungkap Menkeu.
Menkeu mengatakan, Kementerian Keuangan akan terus mendukung upaya Kementerian Sosial mewujudkan kemandirian masyarakat pra sejahtera melalui anggaran perlindungan sosial. Berbagai program yang memberikan hasil nyata, diharapkan dapat terus dijaga dan diteruskan.
“Kami akan mendukung yang dilakukan oleh Kementerian Sosial karena tadi Bu Risma selalu melihat dari mulai kemiskinan, disabilitas, dan pemberdayaan menjadi satu paket kegiatan,” katanya.
Baca Juga: Mensos Risma: Calon Penerima Bansos 2023, DTKS Diusulkan dari Kelurahan dan Desa
Sebagai catatan, anggaran perlinsos disalurkan pemerintah melalui belanja pemerintah pusat di kementerian atau lembaga (K/L) maupun non-K/L.
Menkeu sebelumnya menjelaskan alokasi dana perlinsos antara lain dalam bentuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM.
Selain itu, melalui Kementerian Kesehatan dalam bentuk bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN.
Terdapat juga melalui Kemendikbudristek dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa, serta Kementerian Agama dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan 67,8 ribu mahasiswa.
Adapun anggaran perlinsos melalui non K/L dialokasikan antara lain dalam bentuk program pengelolaan subsidi untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 kg, penyaluran subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.