Pemerintah Cairkan Rp108,16 Triliun untuk Bansos seperti BST, PKH, Prakerja dan Lainnya,

JAKARTA, Kilas24.com — Pemerintah telah menggelontorkan sebanyak Rp377,5 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021. Dari jumlah itu perlindungan sosial seperti untuk bansos BST, PKH, Kartu Prakerja dan lainnya mencapai Rp108,16 triliun.

Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hingga 10 September 2021 realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021 telah mencapai Rp377,5 triliun.

“Terkait dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ini terjadi realisasi PEN mencapai 50,7 persen dari pagu Rp744,77 triliun,” ujarnya Airlangga dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terkini, Senin (13/09/2021) malam, secara virtual.

Baca Juga: Benarkah BST Juli dan Agustus Batal Cair?

Simak Juga: Syarat Penerima BSU dan Cara Pencairan, Gaji Rp5 Juta Bisa?

Airlangga memaparkan progres signifikan terjadi pada realisasi Klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Klaster Kesehatan. Realisasi Klaster Kesehatan meningkat dari Rp47,71 triliun di Kuartal II menjadi Rp93,45 triliun.

Adapun, Klaster Perlinsos meningkat dari Rp66,43 triliun di Kuartal II menjadi Rp108,16 triliun.

Klaster perlinsos merupakan salah satu klaster dalam program PEN yang dirancang untuk menjaga masyarakat yang terdampak secara ekonomi agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya.

Program-program perlinsos ini antara lain berupa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Bansos diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang (sembako), agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dan di sisi lain dapat menggerakkan ekonomi lewat pembelanjaan di UMKM setempat.

Selanjutnya, program prioritas yang di kuartal II Rp41,83 triliun menjadi Rp58,04 triliun, Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi yang di kuartal II Rp51,27 triliun menjadi Rp59,93 triliun., sedangkan Insentif Usaha di kuartal II Rp45,07 triliun menjadi Rp57,92 triliun.

Menko Perekonomian melanjutkan terrkait dengan Program Kartu Prakerja, total pendaftar telah mencapai 69,7 juta orang yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Pada 2021 batch 12-19 penerimanya adalah 4,3 juta, dan telah menyelesaikan pelatihan 3,2 juta, yang telah mendapatkan insentif 3.040.724 penerima, dan insentifnya Rp6,82 triliun.

“Batch 19 pendaftarnya 3,9 juta atau 3.967.595 (pendaftar), yang eligibel 2.413.667, yang diterima 800 ribu, dan pendaftaran telah dibuka 9 September dan berakhir tanggal 12 September kemarin,” katanya.

Baca Juga: Kartu Prakerja Kini Ada Fitur Lowongan Kerja, Yuk Daftar Gelombang 20

Simak Juga: Pengaduan Bansos Tinggi, Simak Jawaban Kementerian PANRB

Untuk Program Perlinsos berupa Bantuan Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh (BSU), hingga 10 September 2021 bantuan tersebut telah dicairkan kepada 3,4 juta pekerja yang masing-masing mendapatkan Rp1 juta.

Kemudian, untuk Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), realisasi hingga 10 September 2021 mencapai Rp15,25 triliun untuk 12,71 juta pelaku usaha mikro atau telah mencapai 99,3 persen dari total anggaran Rp15,36 triliun.

Selain itu, pemerintah juga telah mulai menyalurkan Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW). Bantuan yang pertama kali mulai disalurkan di Kota Medan, Sumatra Utara ini akan disalurkan kepada 1 juta PKL dan pemilik warung yang masing-masing akan menerima sebesar Rp1,2 juta.

“Disalurkan melalui Polri dan TNI, bagi PKL dan warung bukan penerima BPUM, berada pada lokasi PPKM Level 3 dan 4 berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021,” jelasnya.