JAKARTA, KILAS24.COM — Pencairan sejumlah bantuan sosial (Bansos) memasuki tahap akhir pada Oktober 2021. Sedikitnya terdapat 3 alasan bansos tidak cair mulai dari DTKS hingga tantangan geografis di lapangan.
Bansos tidak cair itu dijelaskan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sejumlah kunjungan kerja ke daerah. Mensos bahkan sempat marah-marah karena bansos tidak cair, padahal sangat dibutuhkan masyarakat.
Berikut 3 alasan Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) tidak cair atau belum cair:
1. Tantangan Pemadanan Data DTKS dengan NIK
Alasan paling utama bansos tidak cair adalah tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya, DTKS menjadi rujukan utama penyaluran bansos di Tanah Air baik yang disalurkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Data yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil, tidak bisa diberikan bantuan. Data yang belum padan ini harus dikeluarkan. Sebabnya bisa karena pindah segmen, meninggal dunia, data ganda, atau mungkin sudah tidak lagi termasuk kategori miskin,” kata Mensos dalam jumpa pers di Kementerian Sosial (27/09).
Baca Juga: Resmikan Pelabuhan Wae Kelambu Labuan Bajo, Presiden Jokowi Kaget, Ini Alasannya
Simak Juga: Perang Tagar #PercumaLaporPolisi, Ini Tanggapan Polri
DTKS adalah data yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40 persen penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.
Jika masuk dalam DTKS sebagai penerima manfaat, maka ada peluang mendapatkan bansos. Namun, tidak berhenti di situ, untuk pencairan bansos, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial melakukan pemadanan data dengan NIK yang ada di Dukcapil.
2. Tantangan Geografis Penyaluran Bansos
Alasan kedua bansos tidak cair ialah tantangan geografis di daerah. Alasan bansos tidak cair kedua ini, mungkin lebih tepatnya dikategorikan sebagai alasan bansos belum cair. Dalam kunjungan ke sejumlah daerah, tantangan geografis ini menjadi kendala pencairan bansos.
Mensos Risma bahkan mendorong pemda dan Himpunan Bank Negara untuk jemput bola atau datang kepada penerima bansos.
Pasalnya, jumlah bansos yang diterima kadang tidak seberapa dibandingkan dengan biaya transportasi yang harus dikeluarkan menuju kantor perbankan.
Baca Juga: Inilah Realisasi Bansos BSU, PKH, Kartu Sembako, BLT Oktober 2021, Sudah Cair Rp121,5 triliun
“Saya minta Bank Himbara mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan pak. Mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan,” kata Mensos ketika berkunjung ke Palangkaraya.
Mensos Risma juga meminta agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus.
“Untuk kawasan dengan banyak tantangan alam seperti di Kalteng memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif,” kata Mensos.
3. Kendala Penyaluran Non Tunai
Alasan ketiga bansos tidak cair ialah kendala penyaluran bansos non tunai. Bansos sembako misalnya, dengan kondisi geografis Indonesia, sulit untuk tiba tetap waktu.
Ketika berkunjung ke Manado, (2/10/2021) kepada Mensos, perwakilan Bank Himbara menyatakan adanya tantangan geografis yakni domisili KPM yang tinggal di gunung atau berdiam di pulau yang terpisah oleh laut.
Mereka yang bekerja di gunung baru kembali ke rumah setelah panen usai. Untuk memudahkan distribusi bansos, Mensos meminta Bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan secara sekaligus dengan sekalian menyerahkan kartu.
“Bawa uang pak sekalian bawa kartunya. Jadi ngga bolak balik pak. Bisa kan?,” kata Risma.
Mensos menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus.
“Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja,” kata Mensos.