JAKARTA,KILAS24.COM — Sejumlah bantuan sosial (bansos) dipastikan berlanjut tahun 2022. Bansos tahun 2022 bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
Bansos 2022 berasal dari lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Sosial, Kemnaker, Kementerian Koperasi dan UKM hingga PLN. Bansos 2022 itu melanjutkan yang sudah direalisasikan tahun ini karena dinilai berhasil.
Untuk mendapatkan pencairan bansos, yang perlu dipastikan ialah terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki NIK yang terdaftar di Dukcapil. Alasannya, bansos yang disalurkan selalu by name by address di mana NIK dan DTKS menjadi rujukan utama.
Baca Juga: Bansos Tidak Cair, Simak 3 Alasannya dari DTKS hingga Tantangan di Lapangan
Simak Juga: Inilah 5 Cara Mengatasi NIK Tidak Terdaftar
Jika NIK tidak padu dengan DTKS, secara administratif, peluang untuk mendapatkan bansos 2022 sangat kecil. Tidak terdata di DTKS akan sangat sulit untuk mendapatkan bansos.
Di tengah situasi Pandemi Covid-19, terdapat banyak sekali bansos yang disalurkan sepanjang 2021. Pencairan bansos itu merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), klaster perlindungan sosial yang berisikan bansos menempati urutan teratas pencairan bersama dengan klaster kesehatan.
Berikut daftar bansos yang cair tahun 2022 karena sudah dipastikan akan berlanjut.
Bansos Kementerian Sosial 2022
Pada 2022, Kementerian Sosial (Kemensos) menganggarkan dana Rp74,08 triliun untuk pencairan bansos. Jumlah anggaran bansos Kemensos itu setara dengan 94,67 persen dari total anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp 78,25 triliun.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan Kemensos tetap akan melaksanakan tugas perlindungan sosial melalui program bansos Kemensos. Dia memastikan, pemerintah tidak akan menghentikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin terdampak pandemi.
“Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, terus berlanjut. Tahun depan, Kemensos menganggarkan Rp 74,08 triliun atau 94,67 persen untuk bansos. Jadi tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos,” kata Risma dalam keterangan resminya, dikutip pada Minggu (17/10/2021).
Baca Juga: Rp74,08 Triliun untuk Dana Bansos Kemensos Tahun 2022
Adapun, bansos yang dikelola Kemensos terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan.
Yang termasuk dalam bansos reguler adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM unggul,” tambah Risma.
Selain itu, terdapat juga bansos khusus karena memiliki karakteristik berbeda. Bansos khusus eksisting yang dikelola Kemensos adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).
“BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus saat itu,” jelasnya.
BST diluncurkan pemerintah tahun 2020, sebagai upaya meringankan beban masyarakat terdampak pandemi. Tahun 2021, pemerintah melanjutkan program BST untuk empat bulan yakni Januari-April 2021 dengan pertimbangan dampak pandemi belum sepenuhnya menurun.
Kemudian, BST kembali diperpanjang untuk dua bulan yakni bulan Mei dan Juni 2021 dengan indeks Rp 300 ribu/bulan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BST menyasar 10 juta KPM dengan penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Baca Juga: Kapan BST Rp300 Ribu Cair Lagi?
Tahun 2022, Kemensos melanjutkan bansos reguler yakni PKH dengan anggaran sebesar Rp 28,7 triliun dengan target 10 juta KPM. Penyaluran PKH Kemensos dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober) melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri dan BTN).
Kemudian BPNT/Kartu Sembako tahun 2022 dilanjutkan dengan anggaran Rp 45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan selama periode Januari – Desember 2021 melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang ditunjuk. Indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp 200 ribu/bulan/KPM.
Bansos Kementerian Koperasi dan UKM
Bansos 2022 juga berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM. Seiring dengan upaya pemerintah mendorong UMK Nasional untuk menjadi andalan ekspor, bantuan kepada UMKM melalui Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) juga diperkirakan berlanjut.
Untuk tahun ini saja, Bansos BPUM telah dicairkan Rp15,24 triliun kepada 12,7 Juta Pelaku Usaha Mikro.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya mengatakan BPUM merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sehingga program ini diharapkan mampu menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.
“Untuk itu dukungan dan bantuan seluruh stakeholder sangat diharapkan agar program BPUM 2021 berjalan secara akuntabel dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan bertahannya Usaha Mikro yang polulasinya terbesar di Indonesia,” katanya.
Masih terkait bansos untuk UMK, pemerintah baru-baru ini juga telah meluncurkan bansos tunai untuk pedagang kaki lima (PKL) dan warung. Bansos ini kemungkinan besar akan berlanjut pada tahun depan karena baru diperkenalkan pada awal Oktober 2021.
Bansos Kemnaker
Bansos lainnya berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum diketahui akan berlanjut pada 2022. Namun, yang pasti bansos program Kartu Prakerja telah dipastikan berlanjut pada 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif prakerja yang disiapkan pemerintah karena program penerima Kartu Prakerja berdampak positif terhadap perkembangan keahlian penerima manfaat dan membantu perekonomian masyarakat.
Baca Juga; Pemerintah Siapkan Rp11 Triliun untuk Insentif Kartu Prakerja 2022
Simak Juga: Inilah 3 Penjelasan Kendala Insentif Kartu Prakerja
“Saya mendengarkan pengalaman penerima Kartu Prakerja, dan mereka menerima fasilitas yang berguna untuk pribadi dan usahanya. Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan tahun depan dengan anggaran Rp11 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/10/2021).
Bansos 2022 Lainnya
Bansos lainnya yang diprediksi berlanjut ialah program subsidi listrik. Program ini telah dijalankan sejak awal pandemi Covid-19 dan terus diperpanjang. Subsidi listrik merupakan salah satu bansos non tunai yang dinilai cukup berhasil karena tepat sasaran sesuai dengan syarat penerima.