JAKARTA, KILAS24.COM — Kementerian Sosial terus mempercepat penyaluran bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako. Teranyar, Menteri Sosial Tri Rismaharini penyaluran bansos sembako dilakukan secara tunai, cukup dengan KK dan KTP.
Mensos mengatakan hal itu ketika berkunjung ke Majalengka. Pada kesempatan pemadanan data bansos, ditemukan banyak bantuan yang belum terdistribusi,
Di Kabupaten Majalengka, misalnya, terdapat 6.015 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi pada periode Juli-Oktober. Di Kabupaten Majalengka pula, pada periode Juli-Agustus terdapat 4.784 KKS.
Risma menjelaskan pola hampir semua daerah, KKS yang belum terdistribusi terjadi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Mensos minta Pemkab Majalengka memastikan penerima manfaat menerima bantuan minggu ini.
“Saya minta minggu ini clear . Penyaluran bantuan pusatkan di kecamatan dalam waktu 3 hari. Lansia yang tidak bisa jalan atau yang sakit itu saya minta diantar,” kata Mensos dalam keterangan resmi baru-baru ini.
Baca Juga: Kemensos: Data Bansos di DTKS Diperbarui Sebulan Sekali
Simak Juga: Ingat ya, Kena PHK Bisa Dapat BSU Kemnaker 2021
Mensos juga meminta pembayaran bantuan dilakukan secara sekaligus dan dengan uang cash .
“Ini sudah bulan November. Tidak ada waktu lagi bila dibayarkan dengan komoditas. Jadi bayar cash . Asal ada KK dan KTP itu sudah cukup,” kata Mensos.
Merujuk pada data pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dirilis Kementerian Koordinator Perekonomian, Kartu Sembako baru cair sebesar 66,7 persen atau Rp33,30 triliun dari pagu Rp49,89 triliun.
Bersama dengan BLT Desa, bansos Kartu Sembako menjadi yang paling kecil pencairannya pada klaster perlindungan sosial (Perlinsos). Adapun, realisasi pencairan klaster perlinsos tercatat senilai Rp140,50 triliun atau setara dengan 75,5 persen.
Risma menuturkan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos, Kemensos juga bakal memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebulan sekali.
Langkah itu bertujuan memastikan bantuan salur tepat sasaran, tepat nilai, dan tepat jumlah. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif menyampaikan usulan baru penerima manfaat.
Risma menegaskan sekarang ini perbaikan data penerima manfaat dilakukan setiap bulan. Hal ini menjadi kesempatan daerah mengusulkan data baru.
“Pemerintah daerah saya minta lebih aktif lagi memverifikasi data bansos. Karena data verifikasi data kemiskinan memang menjadi kewenangan daerah,” katanya.
Simak Juga: Menaker Ida: BSU Telah Cair untuk 7,1 Juta Penerima, Tapi Masih Ada Sisa Dana
Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, Mendagri Minta Pemda Percepat Belanja APBD
Selain dengan pembaruan data setiap bulan, Kemensos juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah penerima manfaat.
Mensos menekankan, dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. “Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” kata Mensos.
Dengan menggunakan citra satelit, Kemensos dapat mengidentifikasi kelayakan penerima manfaat. Dari hasil geo-tagging , Mensos menginformasikan adanya 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bansos.
Hasil dari pengecekan data tersebut, perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Mensos menyatakan, data penerima bantuan terdapat dua jenis yaitu primer dan sekunder, di mana data sekunder yang memiliki Kementerian Sosial.
“Data primer dimiliki oleh daerah. Ketika terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang mendapat bantuan, kami perlu mendapatkan masukan dari daerah,” kata Mensos.