SURABAYA, Kilas24.com — Pemprov Jawa Timur meminta penyaluran bantuan sosial (Bansos) seperti BST sebesar Rp300 ribu, KPM dan BPNT Non PKH diminta dipercepat. Penyaluran bansos diharapkan selesai pada akhir September 2021.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan semua bansos diharapkan terkirim pada akhir bulan ini.
“Saya harap bansos tidak hanya sent, tapi juga delivered pada penerima. Saya minta bansos yang berlapis-lapis itu bisa tuntas September ini, termasuk BLT Desa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (8/9/2021).
Khofifah mengapresiasi pencapaian bansos di Banyuwangi dengan rata-rata menembus angka 90 persen.
“Penyaluran bansos perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa yang dilakukan Banyuwangi bisa menjadi catatan bersama,” kata Khofifah.
Baca Juga: Mensos Risma: Banyak yang Tidak Tahu Program Bansos, Ini 4 Cara Kemensos Cairkan Bansos
Baca Juga: BST Agustus dan Juli Kapan Cair? Cek di Sini
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwa capaian penyaluran bansos rata-rata mencapai 90 persen. Seperti bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) telah mencapai 92 persen. Adapun Program Keluarga Harapan hingga Juli mencapai 99 persen.
Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias Kartu Sembako senilai Rp200 ribu per KPM mencapai 90 persen. Bantuan Beras PPKM tambahan bantuan untuk penerima BST, PKH, dan BPNT Non PKH sebesar 10 kilogram per KPM dengan total 1,9 juta kg telah mencapai 100 persen. Adapun bantuan beras tambahan 15.000 kg untuk masyarakat terdampak PPKM juga tuntas 100 persen.
Sedangkan BLT Dana Desa telah tersalurkan sebesar 99 persen per Agustus 2021. Adapun jaring pengaman sosial dari Pemprov Jawa Timur berupa bantuan tunai kepada 5.000 warga Banyuwangi, masing-masing sebesar Rp200 ribu, mencapai 39 persen karena baru diterima Pemkab Banyuwangi pada akhir Agustus.
Untuk bantuan APBD Banyuwangi, seperti bantuan ke 6.900 PKL/warung kecil terdampak PPKM juga telah tersalurkan 100 persen. Total berbagai skema bansos dari pemerintah itu telah menjangkau lebih dari 250.000 keluarga di Banyuwangi atau mencapai 40 persen dari jumlah keluarga di Banyuwangi berdasarkan kartu keluarga. Per 1 September, dana berbagai skema bansos yang tersalurkan mencapai Rp393 miliar.
“Sesuai arahan Ibu Gubernur Khofifah, kami akan kawal bantuan dari Pemprov Jatim agar segera diterima warga. Terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jatim, Ibu Gubernur Khofifah Indah Parawansa, yang terus membantu Banyuwangi menghadapi pandemi ini,” kata Ipuk.
Capaian Pelaksanaan Bansos di Banyuwangi juga diapresiasi Anggota DPRD Jatim, dr Agung Mulyono. Politisi dari Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini mengatakan inovasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam komando Ipuk Fiestiandani sangat efektif di tengah wabah pandemi Covid-19.
“Warga Banyuwangi sangat merasakan program ini,” kata dr Agung.
Politisi asal Fraksi Partai Demokrat kelahiran Tegaldlimo, Banyuwangi ini menjelaskan Banyuwangi memiliki semacam aplikasi membuka pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Ini terintegrasi dengan sistem Smart Kampung.
“Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Selain itu, warga bisa mengecek para penerima bansos dari pusat, provinsi, maupun kabupaten,” katanya.