WAINGAPU, KILAS24.COM — Aksi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang mengancam warga Sumba pemilik tanah ulayat viral di media sosial. Pada video singkat itu, terjadi adu argumen antara Gubernur NTT dengan warga.
Video singkat itu ramai tersebar di jejaring media sosial dan diunggah oleh kanal Youtube Netral TV yang mana telah ditonton ribuan orang. Selain itu, ramai beredar di Facebook yang membuat publik NTT heboh oleh aksi Gubernur NTT dalam video tersebut.
Dilansir enbeIndonesia.com lokasi kejadian dalam video tersebut diketahui berada di Kabaru, Kecamatan Rindi, Sumba Timur.
Dalam video tersebut, terlihat bentrok pendapat antara Viktor Laiskodat dengan salah satu pemilik tanah ulayat bernama Umbu Maramba Hawu mengenai lahan yang akan dijadikan Pemerintah Provinsi NTT sebagai lokasi pembiakan sapi.
Seperti disampaikan dalam video, Viktor mengatakan bahwa sapi tersebut akan dikembangbiakan agar bisa menghasilkan sapi yang unggul dan berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 22, Catat Pesan Manajemen Pelaksana Program Prakerja Ini
Simak Juga: 3 Fakta BSU Kemnaker: Jadwal Pencairan, Jumlah Penerima dan Anggaran BSU Tahap 5
Demi mencapai mimpi membangun NTT sebagai produsen sapi berkualitas, Viktor bahkan akan melabrak siapa saja yang akan menghalang-halangi kebijakannya.
“Yang berbeda, berhadapan dengan saya. Jadi saya mau ini diurus dengan benar, rakyat bisa rasakan karena sapi yang datang ini sapi yang kita siapkan untuk daging yang berkelas, yang bagus,” kata Viktor.
“Kalau berbeda di sini saya masukin (penjara). Kalian berbeda dengan saya. Kalau kalian berbeda dengan saya, saya hantam. Tapi kalau omong untuk kita didik kita bangun sama-sama saya ikut. Tapi kalau kalian mau berbeda ini supaya ganggu, saya tidak tembak mati kalian, tidak. Saya angkat kalian kasih masuk penjara nanti,” imbuh politisi Partai Nasdem.
Viktor menegaskan bahwa pembiakan sapi di Sumba merupakan cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itulah tujuan dia menjadi pemimpin di NTT.
“Yang penting barang ini dikerjakan untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau kamu mau larang saya kerja, saya tidak mau saya hadir di sini untuk kerja buat rakyat. Tanah ini milik provinsi. Dikerjakan untuk rakyat orang Sumba dan Nusa Tenggara Timur,” katanya.
Dia mengatakan bahwa dengan adanya lokasi pembiakan sapi di Sumba maka masyarakat setempat bisa terlibat di dalamnya menjadi pekerja. Sementara, tim khusus akan membina masyarakat setempat agar bisa bekerja di pembiakan tersebut.
“Saya mau bangun ini provinsi karena kalau tidak dibangun model begini kalian ribut sehingga tidak ada orang yang mau,” ujarnya.
Simak Juga: Polisi Akan Gelar Operasi Lilin Pada Liburan Natal dan Tahun Baru, Segera Siapkan Surat Ini!
Sementara itu, Umbu Maramba Hawu, yang merupakan salah satu pemilik hak atas tanah di lokasi pembiakan meminta agar Pemprov NTT terbuka mengenai proyek tersebut.
Pasalnya, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat pernyataan mengenai pembebasan lahan. Sudah menjadi hal yang lumrah, meski merupakan milik negara, namun jika tanah tersebut milik ulayat suku maka pemerintah wajib ganti rugi.
“Saya hanya mau minta tolong itu surat penyerahan, siapa yang menyerahkan. Dan saya, gara-gara tanah ini mau mati, keluarga pun mau mati. Sekarang pun mau tembak, mati sudah. Ya, karena memang sini saya punya tanah tidak mungkin saya serahkan seperti begitu saja karena tidak ada surat penyerahan,” katanya dengan nada tinggi.
Dia menegaskan bahwa dengan penolakan tersebut tidak berarti mau menolak rencana pembiakan sapi di Sumba. Namun dia menggarisbawahi bahwa pemerintah juga harus menghormati hak orang kecil.
“Saya tidak mau lawan pemerintah, Pak Gubernur, karena memang itu sebagai aturan. Tetapi kita sebagai manusia yang tahu berarti harus menghargai hak ulayat kita harus menghargai, karena ini sudah ada di dalam aturan. Tidak mungkin saya serahkan begitu saja kalau tidak ada surat penyerahan,” katanya.
Mendengar tanggapan Umbu Maramba Hawu, Viktor pun mendesak agar masyarakat bisa menyerahkan tanah tersebut karena itu merupakan milik provinsi.
Namun Umbu lagi-lagi bersikeras bahwa Pemprov NTT wajib melakukan pembebasan lahan secara legal sehingga tidak menimbulkan masalah. Dia bahkan rela mati demi tanah ulayatnya.
“Lebih baik tembak saja supaya kita mati semua. Saya punya keluarga banyak,” katanya.
Simak Juga: Subsidi Pangan DKI Jakarta: Sembako Murah KJP Bakal Dibuka Lagi?
Baca Juga: Pasok Sapi untuk Jakarta, Pemprov DKI Jalin Kerja Sama dengan NTT