JAKARTA, KILAS24.COM — Pemerintah memastikan akan melanjutkan sejumlah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) pada 2022. Pemerintah telah menyiapkan dana Rp321,2 triliun untuk program PEN.
Dana itu sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan program PEN tahun 2021 yang mencapai Rp744,77 triliun. Akibatnya, dana untuk bansos juga bakal berkurang pada 2022 menjadi hanya Rp126,54 triliun.
Tahun ini, hingga 12 November pencairan dana bansos yang termasuk dalam klaster perlindungan sosial (Perlinsos) sudah menyentuh Rp132,49 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia tengah berada pada masa momentum positif karena pandemi Covid-19 yang terkendali dengan baik. Angka Rt atau effective reproduction number berada dibawah 1 yang berarti wabah dapat dikendalikan.
Dia menjelaskan pada 2022, upaya penanganan pandemi yang sistematis dan pelaksanaan program vaksinasi secara konsisten diperkirakan dapat mendorong ekonomi untuk pulih dan tumbuh di kisaran 5,2 persen (yoy).
“Pemerintah juga tetap memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk menjaga proses keberlangsungan usaha selama masa pemulihan,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/11/2021).
Khusus untuk UMKM, berbagai program telah diberikan antara lain Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).
Baca Juga: Kapan Insentif Kartu Prakerja Cair? Lakukan Ini dan Cek di Sini
Simak Juga: Bansos PKH Sudah Cair, BSU Kemnaker Masih Ada Dana Rp1,1 Triliun Siap Cair
Hingga 12 November 2021, total realisasi program PEN telah mencapai Rp483,91 triliun atau 65 persen dari total pagu anggaran Rp744,77 triliun.
Pemerintah akan tetap menjaga fleksibilitas APBN dan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pelaksanaan Program PEN ini akan dilanjutkan di tahun 2022 untuk mengantisipasi perluasan dampak Covid-19 di tahun 2022.
Pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp321,2 triliun di tahun 2022. Alokasi program PEN di tahun 2022 akan diarahkan untuk mendorong perekonomian melalui 4 Klaster Program, diantaranya:
- Kesehatan Rp77,05 triliun,
- Perlindungan Masyarakat Rp126,54 triliun,
- Program Prioritas Rp90,04 triliun, dan
- Dukungan UMKM dan Korporasi Rp27,48 triliun.
Airlangga menjelaskan pentingnya pemulihan kesehatan masyarakat juga akan tetap menjadi prioritas utama. Upaya penguatan program perlindungan sosial yang berfokus pada masyarakat miskin dan rentan juga akan dilakukan untuk membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar.
Upaya penguatan ini juga akan diiringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat meningkatkan efektivitas program.
Selanjutnya, meski pandemi memunculkan berbagai tantangan, pandemi juga telah mengakselerasi digitalisasi dan inovasi. Selama pandemi, perilaku masyarakat dipaksa untuk berubah dengan lebih mengadopsi teknologi digital.
Hal ini akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi. Tingginya pemanfaatan teknologi digital ini menjadikan ekonomi digital sebagai peluang baru bagi ekonomi Indonesia.
Digitalisasi menjadi salah satu “kendaraan” yang mempercepat transformasi menuju ekonomi baru dan menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
Simak Juga: Peserta Kartu Prakerja 2021, Catat Ini Batas Akhir Gunakan Saldo Pelatihan Biar Insentif Rp3,5 Juta Cair
Baca Juga: Kemnaker: Perusahaan Kena Sanksi Jika Beri Upah di bawah Upah Minimum
Melalui digitalisasi, Pemerintah bekerja sama dengan swasta diharapkan mampu membantu seluruh pihak (utamanya usaha mikro kecil) untuk on boarding dan melakukan servisifikasi.
Pemerintah berkomitmen memfasilitasi akselerasi digitalisasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas talent digital melalui upskiling dan reskilling, pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital, pembangunan database digital termasuk memastikan data safety dan security, dan peningkatan literasi digital masyarakat (konsumen digital).
Industri berbasis teknologi dan digitalisasi diperkirakan akan menjadi engine of growth baru yang membutuhkan SDM yang bertalenta dan technopreneur yang berdaya saing.
Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan SDM harus beriringan dengan pengembangan ekonomi digital yang mengedepankan inovasi.
Baca Juga: Pencairan Bansos, Risma Sebut Sudah November, Sudah Tidak Ada Waktu Lagi