JAKARTA, KILAS24.COM – Pemerintah akan mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai (BST) atau BLT terbaru senilai Rp300 ribu kepada warga di 7 provinsi. Ketujuh provinsi itu memiliki warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Pemerintah pun menggulirkan sejumlah bansos untuk mengangkat daya beli masyarakat di lokasi kemiskinan ekstrem.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan atensi khusus dalam penanganan kemiskinan ekstrem di daerah.
Mendagri juga meminta Ditjen Pembangunan Daerah untuk bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil turun melakukan pendataan ke daerah lokasi kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Bansos Cair November 2021: PKH, BSU Tahap 5, BLT, Kuota Internet, Kartu Prakerja, dan Diskon Listrik
Simak Juga: Kondisi Geografis Halangi Pencairan Bansos, Ini Kata Kemensos
“Saat ini terdapat tujuh provinsi yang menjadi wilayah yang perlu diperhatikan di dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang memerlukan pendataan akurat by name dan by address,” kata Mendagri Tito seperti dalam keterangan resmi, Minggu (31/10/2021).
Berikut 7 provinsi yang dimaksud bakal mendapatkan BST:
1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. NTT
5. Maluku
6. Papua Barat
7. Papua.
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dengan segera mengumpulkan jajarannya dengan menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama bersama Kepala Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota, wabil khusus tujuh provinsi yang digarisbawahi Mendagri Tito Karnavian.
“Rakor ini untuk menghitung data awal kelompok masyarakat miskin ekstrim dengan menggunakan data penerima manfaat bantuan langsung tunai tahun 2020 di tingkat desa. Datanya ada di Kementerian Desa dan menggunakan DTKS kategori desil 1. Kemudian data ini dipadankan dengan database nasional,” kata Dirjen Zudan.
Dirjen Dukcapil juga menyampaikan agar dibuat grup WhatsApp Data Kemiskinan Ekstrem yang berisi anggota grup terdiri Kadis Dukcapil, Dinsos, PMD di tujuh provinsi dan 35 kabupaten dalam koordinasi dan merapikan data sampai bantuan bisa disalurkan.
“Tugas kita adalah menyiapkan data awal agar bantuan pemerintah bisa segera ditransfer. Karena kemiskinan ekstrem tahun ini tidak akan mungkin bisa turun tingkat tanpa memberikan tambahan penghasilan,” kata Dirjen Zudan.
Dia juga menambahkan tentang 3 pilar percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu, ditambah pendapatannya, dikurangi pos-pos pengeluarannya, dan dikurangi kantong-kantong kemiskinannya.
Sebelumnya, BLT Desa atau BST Rp300 ribu per bulan tengah disiapkan pemerintah. Durasi pemberian bantuan langsung tunai tersebut selama 3 bulan.
Dalam keterangan seperti dilansir laman Kemenko Perekonomian, www.ekon.go.id, keputusan memberikan BST atau BLT berdasarkan hasil evaluasi dan usulan optimalisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 yang antara lain mengatur:
Realokasi Perlinsos untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2021.
Untuk Penambahan/ top-up Kartu Sembako, nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa re-alokasi Perlinsos lainnya seperti KPM Sembako dan cadangan Perlinsos, di mana Kemenkeu tengah menghitung ketersediaan anggarannya.
“Penambahan atau top-up bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa sebesar Rp 300 ribu untuk durasi 3 bulan ( sampai dengan Desember 2021), pada 35 Kabupaten Prioritas Program pengentasan kemiskinan ekstrim.”
Selain itu ada usulan tentang perluasan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang disalurkan lewat Kementerian Ketenagakerjaan.
“Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021, di mana terdapat sisa dana BSU 2021 sebanyak Rp 1,7 triliun akan dioptimalkan penggunaannya untuk perluasan cakupan wilayah penerima manfaat BSU 2021, sebagaimana usulan dari Menteri Ketenagakerjaan kepada Komite PC-PEN.”