JAKARTA, KILAS24.COM — Tantangan kondisi geografis menjadi salah satu kendala penyaluran bansos di sejumlah daerah. Kementerian Sosial pun meminta pemerintah daerah (pemda) untuk melaporkan kendala pencairan bansos karena kondisi geografis.
Menteri Sosial RI (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa jika terdapat kendala geografis dalam penyaluran bansos agar berkomunikasi dengan kemensos untuk saling bantu dalam mencari solusi.
“Jika untuk daerah geografisnya yang sulit, transport jangan dijadikan alasan, untuk itu komunikasikan dengan Kemensos kami siap membantu,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (1/11/2021).
Mensos Risma menjelaskan bahwa kendala geografis tersebut perlu ditindaklanjuti, khususnya wilayah yang sulit dijangkau melalui darat atau pun laut sehingga membutuhkan transportasi udara.
“Yang perlu ditindaklanjuti adalah karena kendala geografis, sehingga kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan geografis itu. Jadi contohnya wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan darat maupun laut akhirnya harus menggunakan pesawat,” tambahnya.
Baca Juga: Bansos Cair November 2021: PKH, BSU Tahap 5, BLT, Kuota Internet, Kartu Prakerja, dan Diskon Listrik
Simak Juga: BSU Tahap 5 Diperluas, Cek di Rekening Mandiri, BRI, BNI, BTN
Risma menegaskan hal itu ketika memimpin kegiatan Pemadanan Data Bantuan Sosial (Bansos) Program Sembako atau BPNT di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Kegiatan dilaksanakan melalui diskusi antara pihak Kemensos, Dinas Sosial, Himbara, dan para Pendamping Bantuan Sosial yang ada di setiap kabupaten/kota di Kaltara.
Dalam kegiatan Pemadanan Data ditemukan permasalahan dalam penyaluran berupa kondisi geografis.
“Permasalahan utamanya adalah saya kira geografis,” kata Mensos.
Pemadanan data yang dipimpin oleh Menteri Sosial mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.
Untuk data bansos di Kota Tarakan sendiri, realisasi Program Sembako per tanggal 25 Oktober 2021, dari 7.534 KPM, yang sudah melakukan transaksi pada Juli sebanyak 7.144 KPM, di bulan Agustus sebanyak 7.115 KPM, dan pada September sebanyak 6.909 KPM.
Setelah melakukan pemadanan data, Menteri Sosial didampingi Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa Purnama juga memberikan bantuan secara simbolis kepada beberapa penerima manfaat bantuan sosial, salah satunya keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Program Sembako PPKM.
Hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Anggota DPR RI Komisi VI Kaltara, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Asisten Pemerintahan Kesra Setda Kaltara, Dt. Iqro Ramadhan, Walikota Tarakan, Khairul, Anggota DPD RI Komite III Kaltara, Hasan Basri, SKM Bid.
Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili, SKM Bid. Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri, Faozan Amar, Sesditjen PFM, Beni Sujanto, serta Perwakilan Polri, Himbara, Dinas Sosial, dan para Pendamping Sosial di Kalimantan Utara.